Istilah "Penyadapan" Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana


Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum dengan cara mendengarkan, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, menyambungkan, memasang alat pada jaringan, memasang alat perekam secara tersembunyi, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi, jaringan nirkabel, atau melalui jaringan sistem informasi elektronik internet, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Formulir Permohonan Eksekusi

Gambar
                                                                                                                                     Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun Kepada Yth: Ketua Pengadilan Negeri ......................... Hal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi   Dengan Hormat, Perkenankanlah saya yang bertanda-tangan dibawah ini               Nama                : Umur             ...
Baca selengkapnya

Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Terkait Penganiayaan Ringan)

Pasal 471. (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda banyak banya kategori II. (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menajdi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). (3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipindana. Penjelasan Pasal 471  Cukup jelas.
Baca selengkapnya

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berikut adalah bunyi teks Pasal 1338 KUH Perdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. #irawanharahap #saksiahlihukumperdata
Baca selengkapnya