Dr. Irawan Harahap, S.H., S.E., M.Kn, M.H., CLA, CCD, CMC

Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD  adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan  disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah  dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. #irawanharahap

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. #irawanharahap

Perusahaan adalah : a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. #irawanharahap

Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. #irawanharahap

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang  dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan  dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. #irawanharahap

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan  reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media  yang bentuk dan corak  ragamnya dirancang untuk  tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,  mempromosikan, atau menarik perhatian umum  terhadap sesuatu. #irawanharahap

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK  adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan  tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau  kebijakan tertentu yang menjadi prioritas  nasional dan  membantu operasionalisasi layanan publik, yang  penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. #irawanharahap

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya  disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak  milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua  pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang  terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan,  atau pemasukan ke dalam badan usaha. #irawanharahap