Contoh Formulir Permohonan Eksekusi

                                                                                                          Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun


Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri .........................

Hal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi

 

Dengan Hormat,

Perkenankanlah saya yang bertanda-tangan dibawah ini

             Nama               :

Umur              :

Alamat            :

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON EKSEKUSI, semula Penggugat/Pembanding/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi Mohon  kepada Ketua Pengadilan Negeri ….. untuk melaksanakan Eksekusi atas putusan yang telah    berkekuatan hukum tetap terhadap putusan Pengadilan Negeri ….. No. ………………tanggal … Jo Putusan Pengadilan Tinggi ….... No          Jo Putusan Mahkamah Agung RI No........… tanggal …...............

Adapun alasan permohonan eksekusi adalah didasari hal-hal sebagai berikut :

-       Bahwa Termohon eksekusi, semula Tergugat/ Pembading/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi, tidak melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela meskipun telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ..........................

-       Bahwa obyek eksekusi adalah tanah/ bangunan / barang bergerak, yang terletak dan dikenal di desa/ Kelurahan …........., Kecamatan ................., Kabupaten …....... Seluas …............ , dengan batas-batas sebagai berikut:  sesuai amar putusan.

Utara    :                                               .... M

Timur    :                                               .... M

Barat     :                                               .... M

Selatan  :                                               .... M

-      Bahwa tanah/bangunan tersebut masih dikuasai oleh Termohon eksekusi atau orang lain atas kuasa atau izin dari Termohon eksekusi;

-        Bahwa sebagai pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri .............., bersama    ini kami lampirkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang amar putusannya :

Putusan Pengadilan Negeri ...........................................................

Putusan Pengadilan Tinggi ...........................................................

Putusan Kasasi Mahkamah Agung ...............................................

 -     Bahwa objek barang-barang yang mohon dilaksanakan eksekusi adalah sebagai berikut : sebidang tanah dengan sertifikat ….………………………………………………...........

-     -   Bahwa terhadap objek tersebut di atas telah diletakan sita eksekusi (terlampir) serta telah juga lengkap melakukan aanmaning (peneguran)    pada tanggal ……………………….

        -        Bahwa guna mendukung permohonan eksekusi tersebut, berikut ini     dilampirkan :

1.    Fotocopy Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan foto copy (cap stempel basah PN),

2.     Relaas pemberitahuan putusan.

Demikian surat permohonan eksekusi ini disampaikan, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri ….....… dapat melaksanakan eksekusi sesuai dengan ketentuan dan atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Hotmat Saya, 




Pemohon Eksekusi 



 

 

 

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pasal 1 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

  Pasal 1 Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan: 1.Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 2.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 3.Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 4.Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5.Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan men...
Baca selengkapnya

Tentang Kami

Dr. IRAWAN HARAHAP , S.H., S.E., M .Kn, C.L.A., C.C.D., C.M.C 1. Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning 2. Dosen Tetap Universitas Lancang Kuning 3. Advokat 4. Konsultan Kekayaan Intelektual Sertifikasi 1.Pemegang Sertifikasi Ahli Auditor Hukum (C.L.A.) 2. Pemegang Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak (C.C.D) 3. Pemegang Sertifikasi Ahli Mediasi dan Konsiliasi (C.M.C)   Tempat Tanggal Lahir       :  Pekanbaru / 25   Maret 1981 Riwayat Pendidikan Formal jenjang perguruan tinggi         : 1.     S1. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia 2.     S1. Manajemen, STIE Solusi Bisnis Indonesia – Yogyakarta 3.     S2. Magister Kenotariatan (Kajian: Hukum Kekayaan Intelektual ) Universitas Gadjah Mada 4.     S 3 . Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia ...
Baca selengkapnya

Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde) Pada Perkara Perdata

Pertanyaan : Pada perkara perdata, kapan sebuah putusan dapat dikategorikan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde )? Jawaban : Pada sebuah perkara perdata, putusan akan dikategorikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: -           tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama -           putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan ( verzet ) -           putusan perdamaian -           putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan -           tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahk...
Baca selengkapnya