Jual Beli Tanah yang Merupakan Harta Bersama

Berikut kaidah hukum putusan perkara Perdata terkait dengan jual beli yang merupaka harta bersama:

"Jual beli yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak istri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan istri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum."

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 701 K/PDT/1997.

Catatan tambahan:

Kaidah hukum ini merujuk pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

"Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak."

#irawanharahap

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Formulir Permohonan Eksekusi

Gambar
                                                                                                                                     Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun Kepada Yth: Ketua Pengadilan Negeri ......................... Hal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi   Dengan Hormat, Perkenankanlah saya yang bertanda-tangan dibawah ini               Nama                : Umur             ...
Baca selengkapnya

Tentang Kami

Dr. IRAWAN HARAHAP , S.H., S.E., M .Kn, M.H.,  C.L.A., C.C.D., C.M.C 1. Dosen Tetap Universitas Lancang Kuning 2. Advokat 3. Konsultan Kekayaan Intelektual 4. Mediator Bersertifikat Sertifikasi 1.Pemegang Sertifikasi Ahli Auditor Hukum (C.L.A.) 2. Pemegang Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak (C.C.D) 3. Pemegang Sertifikasi Ahli Mediasi dan Konsiliasi (C.M.C)   Tempat Tanggal Lahir       :  Pekanbaru / 25   Maret 1981 Riwayat Pendidikan Formal jenjang perguruan tinggi         : 1.     S1. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia 2.     S1. Manajemen, STIE Solusi Bisnis Indonesia – Yogyakarta 3.     S2. Magister Kenotariatan (Kajian: Hukum Kekayaan Intelektual ) Universitas Gadjah Mada S2S2. Magister Hukum (Kajian Hukum Perdata) Universitas Islam Riau 4.     S 3 . Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkun...
Baca selengkapnya

Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde) Pada Perkara Perdata

Pertanyaan : Pada perkara perdata, kapan sebuah putusan dapat dikategorikan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde )? Jawaban : Pada sebuah perkara perdata, putusan akan dikategorikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: -           tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama -           putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan ( verzet ) -           putusan perdamaian -           putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan -           tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahk...
Baca selengkapnya