Akibat Hukum Jual Beli Tanah dengan Hanya Pinjam Nama Oleh WNA


 "Jual beli tanah/rumah tersebut tidak mungkin sah karena ternyata dari kesaksian penjual sendiri para Tergugat asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam namanya saja, sedang pembeli yang sebenarnya adalah Penggugat asal yang pada waktu itu masih seorang WNA. Dengan demikian perjanjian jual beli tersebut mengandung suatu sebab yang dilarang oleh Undang-Undang (ongeoorloofde oorzaak) yaitu ingin menyeludupi ketentuan larangan tersebut dalam Pasal 5 Jo 21 Undang-Undang Pokok Agraria."

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980.

#irawanharahap

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Contoh Formulir Permohonan Eksekusi

Gambar
                                                                                                                                     Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun Kepada Yth: Ketua Pengadilan Negeri ......................... Hal : Permohonan Pelaksanaan Eksekusi   Dengan Hormat, Perkenankanlah saya yang bertanda-tangan dibawah ini               Nama                : Umur             ...
Baca selengkapnya

Tentang Kami

Dr. IRAWAN HARAHAP , S.H., S.E., M .Kn, M.H.,  C.L.A., C.C.D., C.M.C 1. Dosen Tetap Universitas Lancang Kuning 2. Advokat 3. Konsultan Kekayaan Intelektual 4. Mediator Bersertifikat Sertifikasi 1.Pemegang Sertifikasi Ahli Auditor Hukum (C.L.A.) 2. Pemegang Sertifikasi Ahli Perancang Kontrak (C.C.D) 3. Pemegang Sertifikasi Ahli Mediasi dan Konsiliasi (C.M.C)   Tempat Tanggal Lahir       :  Pekanbaru / 25   Maret 1981 Riwayat Pendidikan Formal jenjang perguruan tinggi         : 1.     S1. Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkungan ) Universitas Islam Indonesia 2.     S1. Manajemen, STIE Solusi Bisnis Indonesia – Yogyakarta 3.     S2. Magister Kenotariatan (Kajian: Hukum Kekayaan Intelektual ) Universitas Gadjah Mada S2S2. Magister Hukum (Kajian Hukum Perdata) Universitas Islam Riau 4.     S 3 . Ilmu Hukum ( Kajian: Hukum Lingkun...
Baca selengkapnya

Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde) Pada Perkara Perdata

Pertanyaan : Pada perkara perdata, kapan sebuah putusan dapat dikategorikan Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap ( Res Judicata / Inkracht Van Gewijsde )? Jawaban : Pada sebuah perkara perdata, putusan akan dikategorikan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila: -           tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama -           putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan ( verzet ) -           putusan perdamaian -           putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan -           tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahk...
Baca selengkapnya